Pemerintah Diminta Tertibkan Kontraktor

By , 26/03/2010 07:50, dilihat 49 kali

SERTIFIKASI KOMPETENSI
Pemerintah Diminta Tertibkan Kontraktor

Kamis, 25 Maret 2010
JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pekerjaan Umum diminta mempercepat penertiban sertifikasi kontraktor untuk menghadapi globalisasi di sektor jasa konstruksi. Untuk itu, Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi), dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) mendukung perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2000 menjadi PP Nomor 4 Tahun 2010 tentang Jasa Konstruksi.

Ketua BPP Gapensi Soeharsojo mengatakan, asosiasi siap memberikan masukan kepada Kementerian PU yang tengah merancang petunjuk teknis mengenai penataan sertifikasi kontraktor. “Kami diminta memberi masukan oleh Pak Menteri PU Djoko Kirmanto. Kami kira ini langkah bagus. Penertiban sertifikasi ini sejalan dengan upaya yang dilakukan kalangan dunia usaha,” katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemerintah berencana mengubah proses sertifikasi kontraktor dan badan usaha menyusul terbitnya PP Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Sertifikat yang selama ini diurus melalui asosiasi kontraktor yang memunyai lisensi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) akan dialihkan melalui badan sertifikasi. Badan ini akan dibentuk oleh LPJK yang diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Sebelumnya, tata cara sertifikasi hanya diatur oleh peraturan lembaga.

Soeharsojo mengatakan, ke depan, perubahan tata cara pengurusan sertifikat harus lebih baik dan tertib untuk memberikan kepastian. “Jangan sampai niat perubahan ini malah membuat sektor konstruksi mengalami kemunduran. Asosiasi kontraktor menunggu petunjuk teknis (Peraturan Menteri PU) untuk menjelaskan lebih rinci,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum AKI Sudarto mengatakan, sebagian asosiasi sebelumnya menentang terbitnya PP Nomor 4 Tahun 2010 dan akan mengajukan peninjauan kembali produk hukum (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Sbagian pengurus asosiasi masih berpikir jangka pendek dan tidak melihat semakin ketatnya persaingan bisnis di era globalisasi yang saat ini sudah dihadapi sektor jasa konstruksi.

“Kita sekarang harus melihat ke depan. Seluruh energi harus dicurahkan untuk membahas peraturan pelaksana atau petunjuk teknis yang merupakan turunan dari PP Nomor 4 Tahun 2010. Jadi, bukan malah mengajukan judicial review,” ujarnya. (Novi)

Referensi : Suara Karya

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Panorama Theme by Themocracy

Email
Print